Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak kembali menggelar bedah Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016 bertempat di Gedung Rektorat Untan, Selasa (17/11).

Bedah APBD yang rutin digelar setiap tahunnya ini dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang digelar tahun ini adalah bedah rancangan APBD tahun anggaran berikutnya yakni 2016, bukan APBD tahun anggaran berjalan,” jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Hendro Subekti.

Latar belakang digelarnya bedah RAPBD ini, lanjutnya, sebagai salah satu komitmen yang besar dari Pemkot Pontianak untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 

“Dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui kemudahan akses informasi publik, dan meningkatkan daya respon para penyelenggara pemerintahan terhadap masukkan yang diberikan masyarakat,” paparnya.

Hendro menambahkan, dalam kegiatan bedah RAPBD 2016 ini, menghadirkan pembicara atau narasumber diantaranya Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal, Robert A Simanjuntak, Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Asnil, Guru Besar Fakultas Ekonomi Untan, Eddy Suratman, serta pembahas/penyangga Adnan Topan Husodo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Wawan Heru Suyatmiko dari Transparency International Indonesia (TII). Setelah pemaparan dari para narasumber, dibuka forum diskusi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

Peserta bedah RAPBD ini diperkirakan diikuti sekitar 300 undangan yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar dalam hal ini sekretaris daerah, kepala Bappeda dan kepala badan atau dinas pengelola keuangan, Pemprov Kalbar, anggota DPRD Provinsi Kalbar daerah pemilihan Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak, BPK dan BPKP Kalbar, SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, media massa dan lainnya.

Dengan digelarnya bedah RAPBD ini, Pemeirntah Kota Pontianak berharap RAPBD Tahun Anggaran bisa lebih diketahui masyarakat luas secara detail sehingga dapat meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat pada umumnya terkait APBD Kota Pontianak. Selain itu, untuk meningkatkan peran serta partisipasi aktif masyarakat khususnya dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah dan turut serta mengawasi pelaksanaan APBD Kota Pontianak.

“Diharapkan melalui bedah RAPBD nantinya akan ada masukan atau hal-hal penting sebagai bahan bagi semua pihak terkait, baik untuk mengambil kebijakan di pusat dan daerah, penyelenggara pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat sehingga ke depannya kualitas APBD Kota Pontianak dapat semakin baik,” pungkas  Hendro.

Dalam pelaksanaan bedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Pontianak tersebut banyak apresiasi terhadap keberanian Pemkot Pontianak membuka RAPBD-nya. Ada pula kritik terhadap sasaran pendapatan dan kemana anggaran akan dibelanjakan.

Bedah APBD kali ini secara resmi dibuka oleh Rektor Untan Thamrin. Dalam sambutannya dia mengapresiasi konsistensi Pemkot Pontianak dalam menjalankan pemerintahan secara transparan, termasuk di dalamnya membedah APBD. “Bahkan yang sekarang dibedah rancangan bukan APBD. Jika dalam bedah ini ada masukan yang baik berkenan kiranya diakomodir,” ujarnya.

Ada dua aspek yang dilihat Thamrin dalam sebuah APBD, pendapatan dan belanja. Dia menyarankan untuk meningkatkan pendapatan sebaiknya jangan bertumpu pada sumber-sumber konvensional. “Terus upayakan pendapatan lainnya. Kalau hanya berharap dari sumber konvensional sulit untuk meningkatkan pendapatan secara drastis.”

Dalam kesempatan pemaparan pertama, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menjelaskan besaran pendapatan pada RAPBD Pontianak 2016 sebesar Rp 1,637 triliun. Sumbernya, PAD Rp 365 miliar, dana perimbangan Rp 847 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 424 miliar.

Sedangkan belanja terdiri atas belanja tidak langsung Rp 768 miliar dan belanja langsung Rp 848 miliar.Dijelaskannya pada belanja tidak langsung, paling tinggi ada pada belanja pegawai yang mencapai 96,4 persen. Turut menyumbang prosentase tinggi adalah tunjangan sertifikasi guru sebesar 24,17 persen. “Harusnya dari pusat itu langsung ke guru, tidak lewat APBD. Kalau tanpa tunjangan sertifikasi guru itu memang APBD terlihat lebih ramping akan tetapi sehat,” ungkapnya.

Hibah dan bansos yang sering menjadi sorotan juga dibahas Sutarmidji. Tahun depan Pemkot Pontianak menganggarkan hibah Rp 18,72 miliar dan bansos Rp 7,54 miliar. Kedua komponen ini tidak bisa dihapus dari APBD.

“Kalau hibah itu misalnya untuk PMI. Kantong darah itu harus disediakan. Sedangkan bansos harus tersedia karena bisa mendadak perlu, tidak bisa diprediksi. Contohnya ada warga miskin sakit, dia harus dirujuk ke Jakarta. Memang ada BPJS untuk berobat, tetapi biaya pesawat dan hidup di Jak  arta pemerintah harus bantu,” jelasnya.

Dekan Fakultas Ekonomi Untan, Eddy Suratman mengatakan jika ditelisik lebih dalam pengelolaan keuangan Pontianak selalui berada di atas, baik di Kalbar maupun rata-rata nasional. Laporan pertanggungjawaban pun demikian. Buktinya, pada 2011 Pontianak satu-satunya daerah di Kalbar yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. “Baru berangsur-angsur ada temannya. Sampai tahun lalu sudah ada empat daerah di Kalbar bersama Pontianak meraih opini WTP,” ujarnya.

Meskipun mengapresiasi bedah RAPBD itu, Eddy Suratman menyarankan agar dalam APBD, belanja modal harus dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Secara umum masih ada waktu dan bedah ini bermanfaat karena masih rancangan. Mas  ukan-masukan kita mudah-mudahan memengaruhi pembahasan di dewan,” dia berharap.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Robert A Simanjuntak mengatakan secara rata-rata nasional Pontianak terhitung baik. Dia mencontohkan PAD yang rata-rata nasionalnya untuk kota 17,50 persen, sedangkan Pontianak pada 2016 PAD-nya dalam APBD sebesar 22,31 persen. “Rasio PAD-nya juga bagus. Misalnya salah satu penunjang PAD adalah BPHTB, itu baik.” Robert menyarankan agar Pontianak memperhatikan belanja modal.

Menurutnya dari tahun ketahun belanja modal mesti mening  kat. Dia juga mengingatkan untuk tidak lengah pada serapan anggaran. Secara nasional ini menjadi masalah, penyerapan belanja modal pada triwulan I sampai III sangat rendah. Akan tetapi melonjak pada November dan Desember. “Terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan proses lelang lama. Ini masalah kita semua,” sebutnya.

Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Asnil lebih banyak memberi gambaran keuangan daerah secara nasional. Di banyak daerah dia mengatakan banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan. “Semoga di Pontianak penetapan target PAD berdasarkan potensi, kemudian dapat dipungut maksimal,” katanya. “Tetapi dalam meningkatkan PAD jangan merusak tatanan yang ada.”1

Salah satu pendapatan daerah adalah perizinan. Dia mengingatkan agar Pemkot Pontianak tidak mendongkrak PAD dengan membebani masyarakat dalam mengurus perizinan. “Itu justru akan menghambat investasi,” katanya.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengawali sanggahannya dengan memuji Pontianak. Dia mengatakan biaya perjalanan dinas Pontianak paling rendah se-Indonesia. “Catatan baik yang lainnya ada 6.799 SOP untuk SKPD. Ada pula School Map,” ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa APBD yang baik selalu diawali dengan partisipasi publik. Musrenbang harus efektif. Akan tetapi ada titik-titik krusial yang bisa menentukan efektif tidaknya musrenbang kelurahan atau desa, yakni musrenbang kecamatan dan forum SKPD. “Kedua itu harus baik, kalau tidak akan menampikkan partisipasi masyarakat,” paparnya.

Untuk kritik, Adnan Topan mengawali dengan fokus pada belanja bukan pendapatan. Dia melihat belanja pada RAPBD Pontianak 2016, fisik jauh lebih besar dari nonfisik. “Penyertaan modal pemkot ke BUMD belum memberikan keuntungan dibandingkan dengan target penerimaan deviden,” imbuhnya.

Knowladge Management TII Wawan Suyatmiko menyatakan dalam pos pendapatan di RAPBD Pontianak 2016 adalah dana perimbangan dengan prosentase 52 persen, sedangkan pendapatan daerah hanya 22 persen. “Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk Pemkot Pontianak menggenjot PAD-nya. Misalnya dengan menaikkan pajak hiburan dan sarang walet yang tercatat turun 50 persen,” ujarnya. Terhadap belanja, Wawan melihat cenderung meningkat dari tahun ketahun. Menurutnya peningkatan itu harus diimbangi dengan pelayanan publik yang kian prima.

Rencana Prioritas Belanja APBD Kota Pontianak 2016

Rancangan APBD TA 2016 ini masih mungkin terjadi perubahan. Hal ini disebabkan beberapa pos pendapatan belum secara definitive dirilis oleh Pemerintah Pusat.

Dilihat dari perkembangan besaran APBD, tiap tahun tahun mengalami kenaikan dalam kisaran 7,8%-11% yang mana ditunjang dari kenaikan dana transfer pusat ke daerah serta kenaikan PAD Kota Pontianak yang cukup signifikan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak tahun 2015-2019. Secara garis besar sejalan dengan skenario Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan di tahun 2016 adalah membangun di atas fondasi dasar kokoh yang telah diletakkan di tahun sebelumnya (2015).

Sedangkan Fokus Pembangunan diarahkan untuk membangun dan memantapkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing; Mereduksi kemiskinan; Merduksi pengangguran; Mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat;  Menurunkan kekumuhan; Pemerataan infrastruktur perkotaan; Meningkatkan akses antar wilayah dan membangun jalan-jalan baru; Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan. Dari fokus pembangunan tersebut telah dirancang kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan urusan pemerintahan yang merupakan paling prioritas dan memakan alokasi dana yang cukup banyak, yaitu:

Urusan Pendidikan

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Besar Anggaran Belanja yang dialokasikan sebesar Rp. 590,9 M (sebesar 36,55% dari total belanja daerah) terdiri dari :

• Belanja Tidak Langsung  sebesar Rp. 472,73 M
• Belanja Langsung sebesar Rp. 118,17 M

Besaran belanja tersebut dialokasikan untuk program/Kegiatan Prioritas bidang Pendidikan antara lain :

• Sekolah Gratis 12 tahun
• Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa yang tidak mampu
• Peningkatan mutu tenaga kependidikan
• Pembangunan gedung sekolah baru
• Penambahan Ruang Kelas Baru
• Renovasi / Pemeliharaan Bangunan sekolah
• Peningkatan Kualitas Sanitasi , halaman dan pagar sekolah
• Beasiswa bagi siswa berbakat, berprestasi serta siswa yang tidak mampu
• Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
• Pembiayaan untuk sertifikasi guru
• Bantuan operasional pendidikan non formal , dll

Urusan Kesehatan

Urusan ini dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak. Besar Anggaran Belanja untuk urusan kesehatan ini dialokasikan sebesar Rp. 201,31 M (sekitar 12,45% dari total Belanja Pemerintah Kota Pontianak) yang terdiri dari :

• Dinas Kesehatan dialokasikan sebesar Rp. 123,30 M, yang terdiri dari belanja
  • Belanja Langsung sebesar Rp. 67,05 M
  • Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 56,25 M
• RSUD Kota Pontianak dialokasikan sebesar Rp. 78,01 M, dengan kompisisi belanja terdiri dari
  • Belanja Langsung = Rp. 63,04 M
  • Belanja Tidak Langsung = Rp. 17,50 M

Besaran anggara urusan kesehatan ini apabila tidak termasuk gaji pegawai, maka besar anggaran kesehatan adalah sebesar 10,02 % dari Total belanja Daerah.

Adapun Program/Kegiatan Prioritas bidang Kesehatan antara lain :

• Biaya Operasional Puskesmas, RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya;
• Pelayanan Kesehatan Dasar Tanpa Biaya;
• Asuransi kesehatan untuk masysrakat miskin di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI)
• Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
• Pengadaan alat-alat kesehatan;
• Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pembangunan Puskesmas
• Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bangunan RSUD.
• Program Perbaikan Gizi Masyarakat
• Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; Dan Lain-lain

Urusan Pekerjaan Umum

Urusan ini dilaksanakan oleh dua SPKD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.

Besar alokasi anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum di tahun 2016 adalah sebesar Rp. 243,28 M (15,05% dari total belanja daerah) terdiri dari :

• Belanja Tidak Langsung  sebesar Rp. 6,88 M
• Belanja Langsung sebesar Rp. 236,40 M

Adapun Program/Kegiatan Prioritas diperuntukkan untuk meningkatakan kuantittas dan kualitas Infrastruktur Kota antara lain :

• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan , Jembatan dan trotoar
• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran drainase/koker/gorong-gorong
• Pemeliharaan/Rehabilitasi/Normalisasi saluran drainase/koker
• Pembangunan Turap
• Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
• Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
• Pengadaan Alat Berat, dll

Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang juga merupakan bagian dari urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Dinas ini di tahun 2016 direncanakan akan dialokasikan Anggaran Belanja sebesar Rp. 40,55 M (yang mana sekitar 2,51% dari total belanja daerah) terdiri dari :

• Belanja Tidak Langsung  direncanakan dialokasikan sebesar Rp. 5,61 M
• Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 34,94 M

Program/Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak di tahun 2016 adalah sbb:

• Penghijauan Kota
• Pemeliharaan taman kota dan kontrol vegetasi
• Penyapuan jalan kota dan pasar
• Pengangkutan sampah dari Tempat pembuangan Sementara ke Tempat pembuangan Akhir
• Operasional Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
• Pengadaan dan pemeliharaan kontainer sampah (TPS)
• Pelayanan dan Penindakan Pelanggaran Perda Kebersihan
• Penebasan bahu dan median jalan
• Dan lain-lain

Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak. Pada tahun 2016, direncanakan SKPD ini akan dialokasikan dana belanja sebesar  Rp. 113,61 M (propordsinya sebesar 7,03% dari total belanja daerah) terdiri dari :

• Belanja Tidak Langsung  sebesar Rp. 5,44 M
• Belanja Langsung sebesar Rp. 108,17 M

Di tahun 2016, Program/Kegiatan yang merupakan Prioritas antara lain adalah sbb:

• Penataan Ruang Terbuka Hijau / Penataan Taman Kota
• Pengendalian Pemanfaatan ruang (pengawasan dan penertiban bangunan )
• Pembangunan Booster air bersih
• Pengadaan dan pemasangan jaringan air bersih
• Peningkatan kualitas jalan lingkungan
• Bantuan material perbaikan jalan lingkungan
• Pembangunan/peningkatan kualitas drainase lingkungan
• Fasilitasi penjaringan bantuan rumah tidak layak huni
• Penyehatan lingkungan pemukiman / sanitasi kota
• Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan bangunan gedung pemerintah
• Penataan tepian sungai kapuas
• Pembangunan Pasar kenanga
• Perencanaan / DED kawasan Pasar Tengah, dll

Selain dari priritas program berdasarkan urusan di atas, beberapa program prioritas yang masuk dalam klasfikasi belanja prioritas Pemerintah Kota Pontianak di tahun 2016 adalah:

• Penyelenggaraan Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan kepada masyarakat;.
• Pengembangan sarana dan prasarana UKM di setiap kecamatan
• Penataan dan Pengendalian PKL
• Peningkatan partisipasi masyarakat bentuk gotong royong;
• Penyelenggaraan perizinan yang mudah, murah, cepat dan transparan;
• Bantuan / fasilitasi untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat;
• Kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah termasuk bencana kebakaran
• Pemberian bantuan operasional /pembinaan bagi RT dan RW
• Pemberian bantuan operasional /fasilitasi kegiatan posyandu
• Pembinaan Guru ngaji tradisional dan pembinaan bagi petugas Fardu Kifayah
• Pembangunan Perpustakaan /rumah baca pada taman kota
• Pengadaan buku bacaan untuk perpustakaan / rumah baca Kota Pontianak
• Peningkatan dan Pembinaan usaha pertanian dan perikanan kepada masyarakat;
• Kegiatan dalam rangka meningkatkan sarana-prasarana perpustakaan kota serta usaha-usaha untuk meningkatkan minat baca masyarakat;

Adapun alokasi belanja yang direncanakan untuk tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Tahun Anggara 2016 adalah sebagai berikut: (dalam Milyar Rupiah)