Bekerjasama dengan Lembaga Administrasi, Pemerintah  Kota Pontianak mencanangkan pelaksanaan Program laboratorium inovasi daerah pertama. Ditunjuknya Kota Pontianak ini merupakan pemerintah daerah pertama  di Kalimantan yang melaksanakan program tersebut.

Pencanangan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto dan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (11/11).

“Dalam catatan kami, Pontianak merupakan laboratorium inovasi pertama di Kalimantan. Belum ada daerah lainnya di Kalimantan yang menggagas program ini. Artinya Kota Pontianak mendahului kabupaten/kota lain di Kalimantan untuk menumbuhkembangkan inovasi di sektor publik,” ujar Adi.

Di seluruh Indonesia hanya 5 (lima) pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai Laboratorium Inovasi Daerah, yaitu : Jogyakarta, Majalengka, Muara Enim, Tanjung Jabung Barat dan Pontianak. Sehingga hal ini tentunya akan menjadi agenda nasional dan akan dipublikasikan secara luas dan selanjutnya akan didokumentasikan dalam bentuk buku inovasi yang akan diterbitkan oleh LAN RI.

Ia menambahkan, dengan ditetapkannya Pontianak sebagai laboratorium inovasi daerah pertama di Kalimantan, daerah-daerah lainnya terutama di Kalimantan bisa belajar dari Kota Pontianak sebagai barometer inovasi di Kalimantan.  Adi menilai, inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak sudah berjalan baik. Terlebih tingkat inovasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kinerja maupun insentif yang diberikan kepada setiap SKPD tersebut.

“Ini sangat menarik. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, kembangkan cara mengukurnya, cara skoringnya dan lain sebagainya, saya kira ini merupakan satu-satunya pemerintah kabupaten/kota yang sudah menerapkan itu,” ucapnya.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, dengan dicanangkannya Kota Pontianak sebagai laboratorium inovasi daerah oleh LAN RI, seluruh SKPD di jajaran Pemkot Pontianak untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi di SKPD masing-masing. “Jadikan Pontianak betul-betul sebagai laboratorium inovasi daerah. Setelah jadi laboratorium inovasi daerah, daerah-daerah lain akan banyak berguru ke Pontianak untuk studi banding,” tuturnya. 

Tidak sedikit inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pemkot Pontianak. Salah satunya peningkatan infrastruktur pelebaran jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk membebaskan lahan mereka tanpa ganti rugi. “Alhamdulillah, melalui pendekatan yang dilakukan para camat dan lurah terhadap warga yang lahannya terkena pelebaran jalan, hampir 80 persen pelebaran jalan itu tanpa ada ganti rugi lahan selain penggantian pagar yang terkena pelebaran jalan,”terangnya.

Sutarmidji berkeinginan Pemkot Pontianak ini layaknya perusahaan yang sudah go public. Di mana seluruh masyarakat Kota Pontianak sebagai pemegang sahamnya. Sedangkan Pemkot sebagai direksi dan komisaris harus bisa menjaga aset-aset para pemegang saham itu supaya tidak turun, tetapi justru semakin meningkat nilai asetnya sehingga nilai dari perusahaan ini akan semakin baik dan sahamnya akan semakin mahal. 

“Dengan pelebaran jalan itu salah satu upaya kita menjaga aset masyarakat supaya nilainya tinggi. Kalau jalan sudah lebar, tanah dan bangunan di jalan itu pun nilainya semakin tinggi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, tahun ini Kota Pontianak telah berhasil mengukir prestasi sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Wilayah Indonesia Timur. TPID Kota Pontianak berhasil mengungguli dua nominator lainnya yakni TPID Kota Banjarmasin dan Kota Samarinda. 

Di Wilayah Indonesia Timur, Kota Pontianak bersaing dengan kabupaten/kota se-Kalimantan, se-Sulawesi, se-NTT, se-NTB dan se-Papua. Ini merupakan salah satu keberhasilan inovasi yang dilakukan Pemkot Pontianak bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). 

Keberhasilan itu tidak terlepas dari keaktifan Wali Kota Sutarmidji berkoordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Dwi Suslamanto. Setiap bulan, per tanggal 28, dirinya kerap menghubungi Dwi untuk menanyakan perkiraan inflasi yang terjadi pada bulan bersangkutan. Demikian pula setiap tanggal 15 bulan berikutnya, kembali ia menanyakan perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Pontianak. Pihaknya juga berdiskusi dengan BI terkait langkah-langkah apa yang mesti dilakukan untuk menekan inflasi, misalnya terkait komponen-komponen penyumbang inflasi terbesar.

Demikian pula komponen yang harus ditekan supaya tidak deflasi karena kuatirnya nanti justru merusak semangat pelaku usaha. “Jangan dipikir deflasi bagus semua, ada komponen-komponen kalau deflasi bahaya juga karena bisa menurunkan gairah orang berusaha,” paparnya.

Sutarmidji juga mengingatkan jajarannya supaya dalam penyajian data harus benar-benar riil. Ia tak ingin ada manipulasi data kinerja apapun, sekecil apapun itu karena akan sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Misalnya, untuk penanganan masyarakat miskin, diperlukan data personal, by name by address. 

“Karena yang ditangani adalah person sehingga diperlukan data yang akurat. Berbeda dengan kebijakan yang kaitan dengan aturan, birokrasi,” pungkasnya.

Walikota berharap kerja sama yang telah dijalin antara LAN RI dengan Pemkot Pontianak ini tidak hanya sebatas pada laboratorium inovasi daerah, tetapi bisa diperluas lagi misalnya pendidikan pelatihan aparatur atau pengembangan kompetensi aparatur.

Temu Inovasi Administrasi Negara: Lahirkan Pemimpin Daerah yang Inovatif

Sementara itu masih dalam bagian program Laboratorium Inovais Daerah, sebelumnya dalam acara acara Temu Inovasi Administrasi Ne­ga­ra (INAGARA) tahun 2015 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Ne­gara (LAN) di Jakarta, Rabu (28/10). Acara yang dibuka resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Men­ses­neg) Pratikno itu juga dihadiri Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo dan se­jumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Pratikno mengatakan konsep otonomi daerah telah memberikan ruang yang begitu besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif. “Mana mungkin ada seorang yang berasal dari kota kecil yang bukan tumbuh dari keluarga politisi, bukan juga berasal dari keluarga pejabat lalu menjadi presiden. Ini bukti bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif di level nasional,” katanya.

Pratikno juga menekankan bahwa saat ini adalah era inovasi. Bahkan, lanjut Pratikno, inovasi menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Cita.

“Kita semua bangga dengan capaian ini. Tentunya ini menunjukkan terjadinya perubahan iklim birokrasi dimana budaya status quo perlahan-lahan ditinggalkan dan digantikan oleh budaya perubahan,” jelasnya.

Menurut dia, satu perbedaan kecil yang menciptakan jurang perbedaan yang sangat lebar antara negara maju dengan negara berkembang adalah kemampuan berinovasi. Disaat peradaban dunia bergerak dalam iklim perubahan yang begitu cepat, maka hanya mereka yang mampu mengimbangi ritme perubahan sajalah yang dapat menempatkan diri di puncak peradaban.

“Oleh karena itu kita perlu memulai langkah membangun kapasitas inovasi administrasi negara di lingkungan kementerian, lembaga dan daerah sebagai respon terhadap tuntutan perubahan,” katanya.

Untuk itu, kata Pratikno, inovasi harus menjadi gerakan nasional. Pemerintah, lanjut dia, butuh melakukan continous improvement agar masyarakat merasakan kehadir­an negara dalam keseharian mereka. “Saat ini kita masuk dalam dunia yang semakin terbuka, dengan kompetisi yang amat tinggi. Kita harus mampu memenangkan kompetisi itu, karena itu inovasi harus diletakkan secara sinergi, kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten/kota harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Terkait penyelenggaraan INAGARA 2015, Pratikno mengapresiasi penyelenggaraan yang digagas oleh LAN tersebut. Ia berharap penyelenggaraan acara ini bisa mendorong inovasi-inovasi yang ada di daerah untuk dikembang­kan di level inovasi tingkat nasional.

Seperti diketahui, LAN menyelenggarakan temu INAGARA 2015 yang mengambil tema inovasi menuju birokrasi kelas dunia. Rencananya pada tahun 2016, acara ini akan dibuka se­cara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam temu INAGARA 2015 juga dilakukan penganugerahan INAGARA Award bagi sepuluh besar pemenang lomba pemimpin perubahan, enam pemimpin daerah yang berkomitmen tinggi terhadap proyek perubahan pen­didikan dan pelatihan kepemim­pinan (diklatpim) LAN dan empat pe­mimpin daerah laboratorium inovasi.

Pemimpin daerah yang berkomitmen tinggi terhadap proyek diklatpim LAN diantaranya adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto.

Untuk kategori, pemenang lomba pemimpin perubahan yang masuk da­lam lima besar salah satunya diberikan kepada Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geopasial, Dr Suprajaka dari Badan Informasi Geospasial. Untuk finalis sepuluh besar pemenang lomba pemimpin perubahan diberikann kepada Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, Dr Basseng M.Ed.

Sementara untuk kategori pemimpin daerah yang mendukung laboratorium inovasi diberikan kepada Bupati Majalengka, Sutrisno, Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Bupati Ciamis, iing Syam Arifin.

Usai pemberian penghargaan, acara dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan Tri Satya INAGARA oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan diskusi panel dengan menghadirkan pembicara, Dr Antonius Alijoyo, Prof Dr Agus Dwiyanto dan Dr Syahrul Effendi serta Talk Show Best Practises laboratorium inovasi administrasi negara oleh sejumlah kepala daerah.

Sementara itu, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo dalam sambutannya mewakili Kepala LAN mengatakan bahwa saat ini negara menghadapi permasalahan global yang terkait masalah keinovatifan. Menurut Tri Widodo, data global competitiveness indexs menempatkan keinovatifan Indonesia pada tahun 2014 ada di peringkat ke 87. Sementara untuk tahun 2015 ini, Indonesia kembali melorot ke posisi 97.

Untuk itu menurut dia, ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan dalam membangun birokrasi yang lebih baik, lebih profesional, efektif dan inovatif. Apalagi temuan Bank Dunia, kata Tri Widodo meng­ungkapkan bahwa diantara berbagai faktor yang menentukan maju mundurnya sebuah negara, inovasi berkontribusi sebesar 45 persen dalam membangun sebuah bangsa.

Dalam kondisi seperti itu, lanjut dia, inovasi harus menjadi sebuah ge­rakan menyeluruh di lingkungan pe­merintah baik di tingkat pusat hingga daerah. “Inovasi adalah harga mati dan kita ingin mendorong pemerintahan ini untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang didorong inovasi pembaharuan yang tiada henti,” jelasnya.

Ia mengatakan temu INAGARA 2015 bertujuan agar inovasi administrasi negara tersebar di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta tersosialisasikannya hasil laboratorium inovasi yang dilakukan LAN.

Di samping itu, temu INAGARA 2015 juga bertujuan agar terjalinnya networking antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang inovasi di berbagi tempat sekaligus memba­ngun komitmen yang kuat diantara para pim­pinan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung inovasi administrasi negara secara berkelanjutan.

Apa Itu Laboratorium Inovasi Daerah?

Budaya inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Inovasi sangat penting dalam setiap lapisan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.

Membiasakan aparatur sipil negara untuk berinovasi tidaklah mudah. Ide-ide kreatif sebagai salah satu sumber inovasi, disertai kemauan keras untuk menciptakan sebuah pemahaman yang sama di seluruh instansi pemerintah, sehingga pada akhirnya arti penting inovasi di sektor publik dapat terbentuk.

Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2014 yang dibuat oleh Cornell University, Insead Business School dan WIPO, peringkat inovasi Indonesia berada di posisi 87 dunia, jauh dari peringkat negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam yang berada di urutan 71, Thailand 48, Malaysia 33, dan Singapura yang berada di peringkat 7 dunia.

Berkaca pada peringkat tersebut, Indonesia seyogianya dapat mengubah budaya berpikir untuk menciptakan sebuah ide kreatif nan inovatif. Kini dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pintu melakukan inovasi menjadi semakin jelas.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat.

Sebenarnya pemerintah melalui Kemendagri terus melakukan ajang daerah berinovasi sebagai bentuk penghargaan, yaitu salah satunya adalah “Pemerintah Daerah Inovatif atau Innovative Government Award (IGA)”, dari ajang tersebut akan memacu daerah untuk tampil sebagai terbaik dalam pelayanan ke masyarakatnya.

Banyak daerah di Indonesia melakukan inovasi-inovasi di sektor publik, namun tingkat pengelolaan sangat kurang. Hal ini terasa karena sebuah inovasi di suatu instansi tidak dikelola secara baik, menyeluruh dan kurang dalam memublikasikannya.

Kunci utama daerah sebenarnya cukuplah mudah untuk menjadi daerah berinovasi, yaitu pembentukan “Laboratorium Inovasi”.

Pembentukaan Laboratorium Inovasi ini adalah sebagai wadah para pemburu ide inovasi di instansi untuk menyalurkan ide kreatif untuk diramu menjadi obat ampuh dalam membangun sebuah perubahan di sektor publik.

Laboaratorium inovasi daerah merupakan program Lembaga Adminidtrasi Negara RI. Program ini akan membantu daerah dalam proses untuk menemukan, mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan gagasan, ide serta hal baru untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara.

Tujuan dari program tersbut adalah:

1. meningkatkan innovation awareness aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. menemukan dan mengimplementasikan suatu inovasi di kalangan instansi pemerintah.

Dengan pembentukan Laboratorium Inovasi di daerah, diharapkan ide para laskar-laskar inovasi di daerah dapat ditampung dalam laboratorium tersebut untuk diramu menjadi inovasi dalam sektor publik. Serta daerah secara langsung dapat membantu meningkatkan Global Innovation Index (GII) Indonesia dan mencapai tujuan nasional, yaitu Nawa Cita dan Reformasi Birokrasi.

Program Laboratorium Inovasi tersebut akan dilakukan secara bersama-sama terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu :

1. Persiapan, Kesepakatan Pengelolaan Lab Inovasi: LAN memfasilitasi skill dan expert, perkonsultasian dan pendampingan; Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan pengelolaan Lab. Inovasi. LAN menyiapkan draft proposal dan draft MoU, SPK serta lembar komitmen; Pemerintah Daerah mengisi lembar komitmen.

2. Identifikasi Masalah dan Ide Inovasi, tahapan ini berupa FGD yang diikuti oleh unit kerja selama 2 (dua) hari, dimana setiap unit kerja menghadirkan perwakilan untuk mengikuti FGD tersebut, dengan narasumber/tenaga pendamping dari LAN RI sebanyak. Tujuan FGD ini adalah mengidentifikasi masalah dan menemukan ide kreatif dari tiap-tiap unit kerja. FGD akan mengulas mengenai:

• Pentingnya Inovasi Tujuan : Meningkatkan Awareness of innovation;
• Identifikasi masalah Tujuan : Mengidentifikasikan permasalah yang ada di masing-masing SKPD;
• Identifikasi Ide Inovasi Tujuan : Menemukan berbagai ide inovasi untuk mengatasi permasalahan di masing-masing SKPD;

3. Perancangan Desain Inovasi, tahapan ini berupa mendesign dan merancang inovasi yang akan dilakukan unit kerja, berupa workshop selama 2 (dua) hari dengan narasumber dari LAN RI.

• Tujuan : mengidentifikasi dan menemukan rancangan desain inovasi yang tepat;
• Kegiatan : pemilihan desain inovasi yang akan diterapkan (mencakup tahapan, anggaran, dukungan sarana prasarana, peluang & tantangan dsb);
• Inovasi yang tidak/belum bisa diterapkan dimasukkan database inovasi Pemeirntah Daerah.
• Komunikasi dan pendampingan intensif via online.

4. Launching dan Implementasi Inovasi, tahapan ini berupa acara seremonial launching inovasi unit kerja yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen inovasi disertai rancangan inovasi unit kerja terlampir. Dalam tahapan ini dilakukan Penerapan Inovasi Terpilih. LAN akan melakukan pendampingan Melalui Media Online atau Kunjungan Lapangan.

5. Monitoring dan Evaluasi (Pendampingan), pada tahapan ini tim LAN akan memonitoring baik secara online melalui sistem yang dibuat LAN, maupun berkunjung ke Pemeirntah Daerah dalam rangka:

• Melihat progres kemajuan dari inovasi yang telah ditetapkan dan bila diperlukan akan dilakukan clinic choacing kepada unit kerja.
• Memonitoring Pemasalahan dan tantangan yang ditemui
• Mencari solusi yang tepat
• Mengevaluasi dan pengembangan inovasi
• Persiapan Pameran

6. Pameran Inovasi, ini adalah puncak dari seluruh rangkaian kerjasama Pemerintah Daerah dengan dan LAN RI, berupa pameran seluruh inovasi yang telah dilakukan, yang dirangkaikan dengan acara festival dan presentasi dari unit kerja. Pada kegiatan ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengundang provinsi dan seluruh kabupaten/kota di sekitarnya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah:

• Mengevaluasi semua inovasi yang diimplementasikan;
• The best innovation, kriteria : kemanfaatan, biaya, ruang lingkup/cakupan, dampak, dsb;
• Pameran inovasi (inovasi yg sdh diimplementasikan dan database inovasi yg blm diimplementasikan);